Inilah Potret RAPBD Kabupaten Alor TA.2027 Yang Disampaikan Wabup Alor

alorpos.com – WAKIL Bupati Alor, Rocky Winaryo,S.H.,M.H., telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran (TA) 2027, dalam Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Alor, Senin (9/11/2026) lalu. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Alor, Paulus Brikmar itu, Wabup Rocky Winaryo memaparkan potret atau rincian RAPBD Kabupaten Alor TA.2027 sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah pada TA. 2027 ditargetkan sebesar Rp.1,204 triliun lebih. Jika dibandingkan dengan target APBD TA.2026 sebesar Rp.1,060 triliun lebih, terjadi Peningkatan pendapatan sebesar Rp.143,970 miliar lebih atau (13,57%). Pendapatan Daerah dimaksud meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

PAD ditargetkan sebesar Rp.70 miliar, bertambah sebesar Rp.4,963 miliar lebih atau bertambah sebesar 7,63% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.65,036 miliar lebih. Besaran target PAD dimaksud bersumber dari:

1.1. Pendapatan Pajak Daerah, ditargetkan sebesar Rp.23,377 miliar lebih, bertambah Rp.4,869 miliar lebih atau 26,31% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.18,508 miliar lebih,

1.2. Hasil Retribusi Daerah, ditargetkan sebesar Rp.39,144 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.94 juta atau bertambah 0,24% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.39,050 miliar lebih.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, ditargetkan sebesar Rp.1,700 miliar, dan tidak mengalami perubahan target atau tetap.

1.4. Lain-lain PAD Yang Sah, ditargetkan sebesar Rp.5,777 miliar lebih dan tidak mengalami perubahan target atau tetap.

2. Pendapatan Transfer;

Pendapatan Transfer pada Rancangan APBD TA. 2027, ditargetkan sebesar Rp.1,121 triliun lebih, bertambah sebesar Rp.139,007 miliar lebih atau 14,15% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.982 miliar lebih. Pendapatan Transfer dimaksud terdiri dari :

2.1. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi:

2.1.1. Dana Perimbangan:

A. Dana transfer Umum mencakup:

1. Dana Bagi Hasil, Target Dana Bagi Hasil TA. 2027, sebesar Rp.1,804 miliar lebih, berkurang sebesar (Rp.309,482) juta lebih atau (14,64%) dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.2,113 miliar lebih.

2. Dana Alokasi Umum (DAU):

Dana Alokasi Umum Pada sebesar Rp.816,838 Tahun 2027 ditargetkan miliar lebih, yang terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp.765,610 miliar lebih; DAU yang ditentukan sebesar penggunaannya Rp.51,228 miliar lebih yang terdiri dari Alokasi Bidang Pendidikan sebesar Rp.23,081 miliar lebih; Alokasi Bidang Kesehatan sebesar Rp.24,746 miliar lebih; alokasi untuk Pendanaan Kelurahan sebesar Rp.3,400 miliar. Secara keseluruhan Dana Alokasi Umum bertambah sebesar Rp.172,866 miliar lebih atau Bertambah 26,84 persen dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.643,972 miliar lebih.

B. Dana Transfer Khusus, terdiri dari:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, ditargetkan sebesar Rp.206,980 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.20,713 miliar lebih atau 11,12% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp. 186,266 miliar lebih.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, ditargetkan sebesar Rp.20,742 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.8,067 miliar lebih atau (63,64%) dari Target APBD TA. 2026 sebesar Rp. 12,675 miliar lebih.

2.1. Dana Desa, ditargetkan sebesar Rp.52,731 miliar lebih, berkurang sebesar (Rp.62,330) miliar lebih atau (54,17%) dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp. 115,061 miliar lebih.

2.2 Transfer Antar Daerah, yakni Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi, ditargetkan pada Tahun 2027 sebesar Rp.22,425 miliar lebih, dan tidak mengalami perubahan target atau tetap.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, target tahun 2027 sebesar Rp.13,200 miliar, dan tidak mengalami perubahan target atau tetap.

3. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenan. Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, selanjutnya Belanja dirincikan dalam Kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp.1,200 triliun lebih, bertambah sebesar Rp.142,970 miliar lebih atau 13,52% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.1,057 triliun lebih. Belanja Daerah TA. 2027 dirincikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Rancangan APBD TA. 2027 ditargetkan sebesar Rp.987,105 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.146,827 miliar lebih atau (17,47%) dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.840,277 miliar lebih. Belanja Operasi meliputi:

1.1. Belanja Pegawai, ditargetkan sebesar Rp.623,321 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.25,698 miliar lebih atau 4,30% dari Target APBD TA. 2026 sebesar Rp.597,622 miliar lebih.

1.2. Belanja Barang dan Jasa, ditargetkan sebesar Rp.337,367 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.120,140 miliar lebih atau 55,31% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.217,227 miliar lebih.

1.3. Belanja Hibah, ditargetkan sebesar Rp.25,101 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.2,159 miliar lebih atau 9,41% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp. 22,941 miliar lebih.

1.4. Belanja Bantuan Sosial, ditargetkan sebesar Rp.1,315 miliar lebih, berkurang sebesar (Rp.1,171) miliar lebih atau (47,11%) dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.2,486 miliar lebih.

2. Belanja Modal

Pada Rancangan APBD TA. 2027, Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp.75,813 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.40,933 miliar lebih atau 117,36% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.34,879 miliar lebih. Belanja Modal tersebut terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah, ditargetkan sebesar Rp.3,650 miliar, bertambah sebesar Rp.2,250 miliar atau 160,71% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp. 1,400 miliar

b. Belanja Modal Peralatan dan mesin, ditargetkan sebesar Rp.20,695 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.10,040 miliar lebih atau 94,22% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp. 10,655 miliar lebih.

c. Belanja Modal gedung dan bangunan, sebesar Rp. 18,284 miliar, ditargetkan bertambah sebesar Rp.13,920 miliar lebih atau 318,97% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.4,364 miliar lebih.

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, ditargetkan sebesar Rp.29,806 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.14,722 miliar lebih atau 97,61% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp. 15,084 miliar lebih.

e. Belanja Moal Aset Tetap Lainnya, pada tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp.3,375 miliar, dan tidak mengalami perubahan target atau tetap.

3. Belanja Tidak Terduga

Pada Rancangan APBD TA. 2027, Belanja Tidak Terduga ditarget sebesar Rp.2 miliar, dan tidak mengalami perubahan target atau tetap.

4. Belanja Transfer

Pada Rancangan APBD TA. 2027, Belanja Transfer ditargetkan sebesar Rp.135,804 miliar lebih, berkurang sebesar (Rp.44,791) miliar lebih atau (24,80%) dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.180 miliar lebih. Belanja transfer meliputi:

4.1. Belanja Bagi Hasil, ditargetkan pada rancangan APBD TA. 2027 sebesar Rp.939 juta, bertambah sebesar Rp.9 juta atau 0,97% dari target APBD TA.2026 sebesar Rp.930 juta, Atau

4.2. Belanja Bantuan Keuangan, ditargetkan sebesar Rp.134,865 miliar lebih, berkurang sebesar (Rp.44,800) miliar lebih (24,94%) dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.179,665 miliar lebih.

4. PEMBIAYAAN DAERAH

Setiap Pembiayaan Daerah adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun dalam Tahun Anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan.

Pada Rancangan APBD TA. 2027 tidak dianggarkan Penerimaan Pembiayaan karena belum terdapat sumber-sumber penerimaan pembiayaan.

2. Pengeluaran Pembiayaan, pada Tahun Anggaran 2027 Dialokasikan Sebesar Rp.4 miliar, bertambah sebesar Rp.1 miliar atau 33,33% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.3 miliar. Pengeluaran pembiayaan digunakan sebagai penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan NTT.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrument bagi Pemerintah untuk mewujudkan tujuan bernegara melalui pelaksanaan berbagai program prioritas sesuai kondisi dan potensi Yang dimiliki daerah. Berkenan dengan tujuan tersebut,

Alokasi anggaran untuk mendanai urusan Kewenangan Daerah Pada TA. 2027 digambarkan sebagai berikut:

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditargetkan sebesar Rp.768,662 miliar lebih, bertambah Rp.126,730 miliar lebih atau 19,74% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.641,931 miliar lebih. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar digunakan untuk membiayai:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

Urusan Pendidikan pada Rancangan APBD TA.2027 ditargetkan sebesar Rp.455,008 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.71,185 miliar lebih atau 18,55% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.383,822 miliar lebih. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Urusan sebesar Kesehatan ditargetkan Rp.255,078 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.35,036 miliar lebih atau 15,92% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.220,041 miliar lebih. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD, RSB Molla dan 28 Puskesmas.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditargetkan sebesar Rp.35,119 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.11,842 miliar lebih atau 50,88% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.23,276 miliar lebih. Urusan ini dilaksanakan oleh: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Perumahan, Kawasan Pertanahan. Ruang dan Dinas Permukiman dan

4. Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ditargetkan sebesar Rp.5,634 miliar lebih, berkurang sebesar Rp.171,467 juta lebih atau (2,95%) dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.5,806 miliar lebih yang dilaksanakan oleh: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5. Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Umum serta Perlindungan Ketertiban Masyarakat.

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ditargetkan pada TA. 2027 sebesar Rp.12,823 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.7,042 miliar lebih atau 50,88% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.23,276 miliar lebih. Urusan ini dilaksanakan oleh: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Perumahan, Kawasan Pertanahan. Ruang dan Dinas Permukiman dan

4. Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5. Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Umum serta Perlindungan Ketertiban Masyarakat.

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ditargetkan pada TA. 2027 sebesar Rp.12,823 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.7,042 miliar lebih atau 121,82% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.5,781 miliar lebih. Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Pol PP.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Urusan Bidang Sosial ditargetkan sebesar Rp.4,998 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.1,795 miliar lebih atau 56,04% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.3,203 miliar lebih yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditargetkan sebesar Rp.70,222 miliar lebih, bertambah RP.15,363 miliar lebih atau 28,01% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.54,858 miliar lebih. Urusan ini digunakan untuk membiayai sejumlah Bidang Urusan, yakni :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.

Urusan Tenaga Kerja ditargetkan sebesar Rp.5,485 miliar lebih, berkurang sebesar (Rp.242,456) juta lebih atau (4,23%) dari APBD 50,88% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.23,276 miliar lebih. Urusan ini dilaksanakan oleh: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan, Pertanahan. Kawasan Permukiman dan

3. Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4. Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Umum serta Perlindungan Ketertiban Masyarakat.

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ditargetkan pada TA. 2027 sebesar Rp.12,823 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.7,042 miliar lebih atau 121,82% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.5,781 miliar lebih. Urusan ini dilaksanakan oleh: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Pol PP.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.

Urusan Tenaga Kerja ditargetkan sebesar Rp.5,485 miliar lebih, berkurang sebesar (Rp.242,456) juta lebih atau (4,23%) dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.5.727 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan ditargetkan Anak dan sebesar Rp.2,666 miliar lebih miliar lebih, bertambah sebesar Rp.49,315 juta lebih atau 1,88% dari target tahun 2026 sebesar Rp.2,616 miliar lebih. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.

Urusan Pangan ditargetkan sebesar Rp.3,415 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.934,710 juta lebih atau 37,68% dari APBD TA. 2026 sejumlah Rp.2,480 miliar lebih. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pangan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.

Urusan Pertanahan ditargetkan sebesar Rp.1,525 miliar lebih bertambah sebesar Rp.125,792 juta atau 8,99% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.1,400 miliar, yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Urusan Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar Rp.10,257 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.4,310 miliar lebih, atau 72,47% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.5,947 miliar lebih, Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil.

Urusan Kependudukan dan Capil ditargetkan sebesar Rp.4,453 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.1,141 miliar lebih atau 34,48% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.3,311 miliar lebih. Yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa ditargetkan sebesar Rp.6,497 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.1,335 miliar lebih atau 25,87% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.5,162 miliar lebih. Urusan ini dilaksanakan oleh: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.

Urusan Pengendalian Penduduk dan KB ditargetkan sebesar Rp.5,798 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.639,709 juta lebih atau 12,40% dari APBD TA. 2026 sejumlah Rp.5,159 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Urusan Perhubungan ditargetkan sebesar Rp.6,405 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.2,184 miliar lebih atau 51,74% dari APBD TA. 2026 sejumlah Rp.4,221 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.

Urusan Komunikasi dan Informatika ditargetkan sebesar Rp.4,179 miliar lebih, berkurang (Rp.593,402) juta lebih atau (12,43%) Dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.4,773 miliar lebih, yang dilaksanakan Komunikasi dan Informatika. Oleh Dinas

11.Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Urusan ini ditargetkan sebesar Rp.2,700 miliar lebih, berkurang (Rp.875,130) juta lebih atau (24,47%) dari APBD TA. 2026 sejumlah Rp.3,575 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM.

12.Urusan Modal. Pemerintahan Bidang Penanaman

Urusan Penanaman modal ditargetkan sebesar Rp.2,787 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.705,759 juta lebih atau 33,90% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.2,081 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan.

13.Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditargetkan sebesar Rp.7,323 miliar lebih, bertambah Rp.4,623 miliar lebih atau 171,29% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.2,699 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

14.Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Bidang Statistik ditargetkan sebesar Rp.54,210 juta lebih, bertambah Rp. 54,210 juta lebih atau 100% dari APBD TA. 2026, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

15.Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Bidang Persandian ditargetkan sebesar Rp.63,786 juta lebih, bertambah Rp. 63,786 juta lebih atau 100% dari APBD TA. 2026, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

16.Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.

Urusan Kebudayaan ditargetkan sebesar Rp.3,643 miliar lebih, bertambah Rp.628,710 juta lebih atau 20,85% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.3,014 miliar lebih, dan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan.

17.Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan.

Urusan Perpustakaan ditargetkan sebesar Rp.2,932 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.2,334 miliar lebih atau 390,57% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.597,755 juta, yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

18.Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.

Urusan kearsipan ditargetkan sebesar Rp.30,493 juta (Rp.2,056) miliar lebih atau (98,54%) dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.2,087 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Lebih, berkurang sebesar

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN.

Urusan Pemerintahan Pilihan pada Rancangan APBD TA. 2027 ditargetkan sebesar Rp.38,789 miliar lebih, bertambah Rp.2,848 miliar lebih atau 7,93% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.35,940 miliar lebih. Alokasi anggaran Urusan Pilihan digunakan untuk membiayai Sub Urusan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.

Urusan Kelautan dan Perikanan ditargetkan sebesar Rp.8,153 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.2,359 miliar lebih atau 40,73% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.5,793 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata.

Urusan Pariwisata ditargetkan sebesar Rp.3,927 miliar lebih, bertambah Rp.493,260 juta lebih atau 14,36% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.3,433 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.

Urusan Pertanian ditargetkan sebesar Rp.15,234 miliar lebih, berkurang sebesar (Rp.4,182) miliar lebih atau (21,54%) dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.19,417 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh: Dinas Pertanian dan perkebunan, serta Dinas Peternakan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.

Urusan Perdagangan ditargetkan sebesar Rp.7,144 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.3,033 miliar lebih atau 73,80% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.4,110 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.

5. Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian.

Perindustrian ditargetkan Urusan sebesar Rp.4,329 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.1,153 miliar lebih atau (36,33% dari APBD TA. 2026 sejumlah Rp.3,175 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian.

6. Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi.

Urusan Transmigrasi tidak ditargetkan pada 2027 atau Rp.0,00, berkurang sebesar (Rp.8,458) Juta lebih atau berkurang 100% jika disandingkan dengan target tahun 2026, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Unsur Pendukung urusan Pemerintahan pada Rancangan APBD TA. 2027 ditargetkan sebesar Rp.57,582 miliar lebih, atau bertambah Rp.11,360 miliar lebih atau 24,58% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.46,222 miliar lebih. Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung digunakan untuk membiayai Sub unsur sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah.

Unsur pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah ditargetkan sebesar Rp.30,653 miliar lebih, bertambah Rp.8,250 miliar lebih atau 36,82% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.22,403 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh: Sekretariat Daerah.

2. Sekretariat DPRD.

Unsur pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat DPRD ditargetkan sebesar Rp.26,928 miliar lebih, bertambah sebesar Rp.3,110 miliar lebih atau 13,06% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.23,818 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN.

Unsur Penunjang urusan Pemerintahan pada Rancangan APBD TA. 2027 ditargetkan sebesar Rp.209,686 miliar lebih, berkurang (Rp.19,260) miliar lebih atau (8,41%) dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.228,946 miliar lebih. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dipergunakan untuk membiayai Sub unsur sebagai Berikut:

1. Perencanaan.

Unsur Penunjang Perencanaan TA. 2027 ditargetkan sebesar Rp.7,353 miliar lebih, bertambah Rp.2,492 miliar lebih atau 51,28% dari APBD TA. 2026 sejumlah Rp.4,861 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh Baperida.

2. Keuangan

Unsur Penunjang Keuangan pada Rancangan APBD TA. 2027 ditargetkan sebesar Rp. 193,368 miliar lebih, berkurang (Rp.22,928) miliar lebih atau (10,60%) dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.216,297 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh: Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.

3. Kepegawaian

Unsur Penunjang kepegawaian pada Rancangan APBD TA. 2027 ditargetkan sebesar Rp.6,259 miliar lebih, bertambah Rp.428,400 juta lebih atau 7,35% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.5,831 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

4. Penelitian dan Pengembangan.

Pada Rancangan APBD TA. 2027, unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan ditargetkan sebesar Rp.436,307 juta lebih bertambah Rp.293,541 juta lebih atau 205,61% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp. 142,765 juta lebih yang dilaksanakan oleh Baperida.

5. Pengelolaan Perbatasan.

Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan pada Rancangan APBD TA. 2027 ditargetkan sebesar Rp.2,267 miliar lebih, bertambah Rp.453,636 juta lebih atau 25% dari target APBD TA. 2026 sebesar Rp.1,814 miliar lebih yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN.

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan pada Rancangan APBD TA. 2027 ditargetkan sebesar Rp.7,512 miliar lebih, bertambah Rp.2,522 miliar lebih atau 50,54% dari APBD TA. 2026 sejumlah Rp.4,990 miliar lebih, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

H. UNSUR KEWILAYAHAN

Unsur Kewilayahan pada Rancangan APBD TA. 2027 ditargetkan sebesar Rp.42,644 miliar lebih, bertambah Rp.2,268 miliar lebih atau 5,62% dari APBD TA. 2026 sejumlah Rp.40,375 miliar lebih. Unsur kewilayahan Kecamatan. Dilaksanakan oleh 18

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM.

Unsur Pemerintahan Umum pada Rancangan APBD TA. 2027 ditargetkan sebesar Rp.5,623 miliar lebih, berkurang Rp.1,134 miliar lebih atau 25,29% dari APBD TA. 2026 sebesar Rp.4,488 miliar lebih. Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

“Demikian Penyampaian Pengantar Nota Keuangan tentang Rancangan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027. Akhirnya: “DENGAN MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA, SAYA MENYERAHKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2027 BESERTA LAMPIRANNYA KEPADA DPRD UNTUK DIBAHAS SESUAI MEKANISME. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan hikmat, kemampuan serta kemudahan bagi kita, untuk melaksanakan tahapan persidangan selanjutnya. Sekian dan terima kasih,”tutup Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo,S.H.,M.H.

Selanjutnya, Fraksi-frakksi di DPRD Kabupaten Alor menyampaikan pemandangan umumnya terkait Pengantar Nota Keuangan RAPBD TA.2027 ini, dalam Rapat Paripurna II DPRD Alor, pada Rabu (11/11/2026) ini. Setelah pemandangan umum fralsi, dilanjutkan dengan Jawaban Bupati Alor terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD dimaksud. (ap/linuskia)